MATA SULSEL, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan seluruh anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui skema pembiayaan pendidikan bagi siswa dari kelompok masyarakat miskin, termasuk mereka yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan penuh bagi siswa kategori desil 1, 2, dan 3 agar tidak terkendala biaya pendidikan.
“Kalau mereka sekolah di swasta, kita biayai. Kalau di negeri, kita gratiskan,” ujarnya saat Kick Off SPMB SMA, SMK, dan SLB Jawa Barat di Kompleks Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, Senin (18/5/2026).
Menurut Purwanto, bantuan yang diberikan tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan penunjang pendidikan lainnya seperti seragam, sepatu, hingga perlengkapan belajar siswa.
“Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikan hanya karena persoalan ekonomi.
“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegasnya.
Selain menyiapkan bantuan pembiayaan, Pemprov Jabar juga akan memaksimalkan kapasitas sekolah negeri maupun swasta guna menampung seluruh lulusan SMP dan sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Kita akan optimalkan daya tampung yang ada baik di negeri maupun swasta,” ujarnya.
Untuk wilayah yang belum memiliki akses sekolah negeri memadai, pemerintah turut menyiapkan sekolah penyangga dengan kapasitas kelas yang disesuaikan kebutuhan di lapangan.
“Sekolah penyangga ini kelasnya bisa lebih dari 36 sampai 40 siswa karena di wilayah tersebut tidak ada sekolah negeri atau lokasinya jauh,” jelas Purwanto.
Pelaksanaan Kick Off SPMB 2026 menjadi bagian dari sosialisasi awal kepada masyarakat terkait tahapan penerimaan murid baru, sekaligus memastikan akses pendidikan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat. (*)
Tinggalkan Balasan